Thread Rating:
  • 11 Vote(s) - 2.64 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sumber-Sumber Hukum Tata Negara Indonesia
#1
Sumber-sumber Hukum Tata Negara Indonesia, antara lain :

- Undang-Undang Dasar 1945
UUD 1945 sebagai sumber hukum, yang merupakan hukum dasar tertulis yang mengatur masalah kenegaraan dan merupakan dasar ketentuan-ketentuan lainnya.


- Ketetapan MPR
Dalam Pasal 3 UUD 1945 ditentukan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Dengan istilah menetapkan tersebut maka orang berkesimpulan, bahwa produk hukum yang dibentuk oleh MPR disebut Ketetapan MPR.


- Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang
Undang-undang mengandung dua pengertian, yaitu :

a. undang-undang dalam arti materiel :
Peraturan yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

b. undang-undang dalam arti formal :
Keputusan tertulis yang dibentuk dalam arti formal sebagai sumber hukum dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) UUD 1945.


- Peraturan Pemerintah
Untuk melaksanakan undang-undang yang dibentuk oleh Presiden dengan DPR, oleh UUD 1945 kepada presiden diberikan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah guna melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam hal ini berarti tidak mungkin bagi presiden menetapkan Peraturan Pemerintah sebelum ada undang-undangnya, sebaliknya suatu undang-undang tidak berlaku efektif tanpa adanya Peraturan Pemerintah.


- Keputusan Presiden
UUD 1945 menentukan Keputusan Presiden sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Bentuk peraturan ini baru dikenal tahun 1959 berdasarkan surat presiden no. 2262/HK/1959 yang ditujukan pada DPR, yakni sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh presiden untuk melaksanakan Penetapan Presiden. Kemudian melalui Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, Keputusan Presiden resmi ditetapkan sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan menurut UUD 1945. Keputusan Presiden berisi keputusan yang bersifat khusus (einmalig) adalah untuk melaksanakan UUD 1945, Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif dan Peraturan Pemerintah.


- Peraturan pelaksana lainnya
Yang dimaksud dengan peraturan pelaksana lainnya adalah seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lainnya yang harus dengan tegas berdasarkan dan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.


- Convention (Konvensi Ketatanegaraan)
Konvensi Ketatanegaraan adalah perbuatan kehidupan ketatanegaraan yang dilakukan berulang-ulang sehingga ia diterima dan ditaati dalam praktek ketatanegaraan. Konvensi Ketatanegaraan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang, karena diterima dan dijalankan, bahkan sering kebiasaan (konvensi) ketatanegaraan menggeser peraturan-peraturan hukum yang tertulis.


- Traktat
Traktat atau perjanjian yaitu perjanjian yang diadakan dua negara atau lebih. Kalau kita amati praktek perjanjian internasional bebrapa negara ada yang dilakukan 3 (tiga) tahapan, yakni perundingan (negotiation), penandatanganan (signature), dan pengesahan (ratification). Disamping itu ada pula yang dilakukan hanya dua tahapan, yakni perundingan (negotiation) dan penandatanganan (signature).


Smile
Reply
#2
jadi makin pinter aja nich ilmu hukumku Top
Reply
#3
apa ketetapan MPR msh dpt dikatakn sumber hukum,sesuai dg UU no.10 tahun 2004,ketetapan MPR bkn lg merupakan sumber hukum

maap y klo slah,msh bljr jg soal hukum

bgi2 rep+ dong..
Reply
#4
(20-01-2010, 08:02 PM)sapigila Wrote: apa ketetapan MPR msh dpt dikatakn sumber hukum,sesuai dg UU no.10 tahun 2004,ketetapan MPR bkn lg merupakan sumber hukum

maap y klo slah,msh bljr jg soal hukum

bgi2 rep+ dong..

tepat sekali...cek rep mu...
anyway sebagai penjelasan
pada awalnya ketetapan MPR merupakan sumber hukum tapi semenjak keluarnya UU no.10 thn 2004 maka ketetapan MPR di cabut dari sumber hukum negara kita Top
Reply
#5
makasih infonya ndan.....mau tanya letak fatwa di manakah dalam hukum indonesia?

regards
Reply
#6
(25-01-2010, 10:02 AM)roy2010 Wrote: makasih infonya ndan.....mau tanya letak fatwa di manakah dalam hukum indonesia?

regards

fatwa bukan merupakan sumber hukum,tapi dia dapat dijadikan dasar hukum pada situasi tertentu saja....tidak semua keadaan Top
contoh fatwa :
-pemberian label halal pada produk makanan.
Reply
#7
(22-01-2010, 09:02 PM)perugiana_fachri Wrote:
(20-01-2010, 08:02 PM)sapigila Wrote: apa ketetapan MPR msh dpt dikatakn sumber hukum,sesuai dg UU no.10 tahun 2004,ketetapan MPR bkn lg merupakan sumber hukum

maap y klo slah,msh bljr jg soal hukum

bgi2 rep+ dong..

tepat sekali...cek rep mu...
anyway sebagai penjelasan
pada awalnya ketetapan MPR merupakan sumber hukum tapi semenjak keluarnya UU no.10 thn 2004 maka ketetapan MPR di cabut dari sumber hukum negara kita Top

saya mau ralat sedikit menurut saya MPR masih menjadi sumber hukum tata negara kita,
mengenai dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 2004, memang TAP MPR tidak lagi masuk kedalam hierarki/tata urutan peraturan perundangan-undangan kita
namun ingat Pada Pasal 7 ayat 4 UU No. 10 Tahun 2004
Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh PeraturanPerundang-undangan yang lebih tinggi.
jadi menurut saya TAP MPR masih tetap menjadi sumber hukum tata negara kita khususnya TAP MPR yang diberlakukan sebelum Tahun 2004;
Reply
#8
(01-06-2010, 09:34 PM)hujan deras Wrote:
(22-01-2010, 09:02 PM)perugiana_fachri Wrote:
(20-01-2010, 08:02 PM)sapigila Wrote: apa ketetapan MPR msh dpt dikatakn sumber hukum,sesuai dg UU no.10 tahun 2004,ketetapan MPR bkn lg merupakan sumber hukum

maap y klo slah,msh bljr jg soal hukum

bgi2 rep+ dong..

tepat sekali...cek rep mu...
anyway sebagai penjelasan
pada awalnya ketetapan MPR merupakan sumber hukum tapi semenjak keluarnya UU no.10 thn 2004 maka ketetapan MPR di cabut dari sumber hukum negara kita Top

saya mau ralat sedikit menurut saya MPR masih menjadi sumber hukum tata negara kita,
mengenai dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 2004, memang TAP MPR tidak lagi masuk kedalam hierarki/tata urutan peraturan perundangan-undangan kita
namun ingat Pada Pasal 7 ayat 4 UU No. 10 Tahun 2004
Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh PeraturanPerundang-undangan yang lebih tinggi.
jadi menurut saya TAP MPR masih tetap menjadi sumber hukum tata negara kita khususnya TAP MPR yang diberlakukan sebelum Tahun 2004;

terima kasih atas ralatnya Thanks
Reply
#9
(07-08-2010, 04:58 PM)perugiana_fachri Wrote:
(01-06-2010, 09:34 PM)hujan deras Wrote:
(22-01-2010, 09:02 PM)perugiana_fachri Wrote:
(20-01-2010, 08:02 PM)sapigila Wrote: apa ketetapan MPR msh dpt dikatakn sumber hukum,sesuai dg UU no.10 tahun 2004,ketetapan MPR bkn lg merupakan sumber hukum

maap y klo slah,msh bljr jg soal hukum

bgi2 rep+ dong..

tepat sekali...cek rep mu...
anyway sebagai penjelasan
pada awalnya ketetapan MPR merupakan sumber hukum tapi semenjak keluarnya UU no.10 thn 2004 maka ketetapan MPR di cabut dari sumber hukum negara kita Top

saya mau ralat sedikit menurut saya MPR masih menjadi sumber hukum tata negara kita,
mengenai dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 2004, memang TAP MPR tidak lagi masuk kedalam hierarki/tata urutan peraturan perundangan-undangan kita
namun ingat Pada Pasal 7 ayat 4 UU No. 10 Tahun 2004
Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh PeraturanPerundang-undangan yang lebih tinggi.
jadi menurut saya TAP MPR masih tetap menjadi sumber hukum tata negara kita khususnya TAP MPR yang diberlakukan sebelum Tahun 2004;

terima kasih atas ralatnya Thanks

Mohon maaf sebelumnya bila penjelasan saya kurang berkenan.

sehubungan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf (b) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa TAP MPR sudah tidak diberlakukan diberlakukan lagi. Karena status hukumnya sudah tidak berada dalam hierarki peraturan Perundang-undangan.

Namun yang dimaksud sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang. Perpu ditandatangani oleh Presiden.
Setelah diundangkan, Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut, dalam bentuk pengajuan RUU tentang Penetapan Perpu Menjadi Undang-Undang. Pembahasan RUU tentang penetapan Perpu menjadi Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU. DPR hanya dapat menerima atau menolak Perpu.
Jika Perpu ditolak DPR, maka Perpu tersebut tidak berlaku, dan Presiden mengajukan RUU tentang Pencabutan Perpu tersebut, yang dapat pula mengatur segala akibat dari penolakan tersebut.

hal ini dapat kita lihat di penjelasan Pasal 7 ayat (5), yang dimaksud dengan hierarki adalah perjenjangan setia jenis peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh melapaui peraturan yang lebih tinggi. dengan adanya penjelasan ini maka dapat kita simpulkan, bila suatu bentuk peraturan tidak ada atau diluar dari garis hierarki yang dimaksud maka peraturan tersebut dapat dinyatakan tidak berlaku.
Dan kembali kita dapat mengacu ke Pasal 1 angka (4), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kepentingan yang memaksa. Disini dijelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang hanya dibuat oleh Presiden, bukan MPR.

Atas dasar diatas, maka saya meyakini bahwa TAP MPR dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.


Mengenai status TAP MPR;
Saat ini MPR hanya dapat menetapkan ketetapan yang bersifat penetapan, yaitu menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres, serta memilih Presiden dan Wapres apabila Presiden dan Wapres mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama.
Perubahan UUD 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, kini berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya (seperti Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK).


Terima kasih
Reply
#10
(10-08-2010, 03:22 PM)emiryamin Wrote:
(07-08-2010, 04:58 PM)perugiana_fachri Wrote:
(01-06-2010, 09:34 PM)hujan deras Wrote:
(22-01-2010, 09:02 PM)perugiana_fachri Wrote:
(20-01-2010, 08:02 PM)sapigila Wrote: apa ketetapan MPR msh dpt dikatakn sumber hukum,sesuai dg UU no.10 tahun 2004,ketetapan MPR bkn lg merupakan sumber hukum

maap y klo slah,msh bljr jg soal hukum

bgi2 rep+ dong..

tepat sekali...cek rep mu...
anyway sebagai penjelasan
pada awalnya ketetapan MPR merupakan sumber hukum tapi semenjak keluarnya UU no.10 thn 2004 maka ketetapan MPR di cabut dari sumber hukum negara kita Top

saya mau ralat sedikit menurut saya MPR masih menjadi sumber hukum tata negara kita,
mengenai dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 2004, memang TAP MPR tidak lagi masuk kedalam hierarki/tata urutan peraturan perundangan-undangan kita
namun ingat Pada Pasal 7 ayat 4 UU No. 10 Tahun 2004
Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh PeraturanPerundang-undangan yang lebih tinggi.
jadi menurut saya TAP MPR masih tetap menjadi sumber hukum tata negara kita khususnya TAP MPR yang diberlakukan sebelum Tahun 2004;

terima kasih atas ralatnya Thanks

Mohon maaf sebelumnya bila penjelasan saya kurang berkenan.

sehubungan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf (b) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa TAP MPR sudah tidak diberlakukan diberlakukan lagi. Karena status hukumnya sudah tidak berada dalam hierarki peraturan Perundang-undangan.

meskipun status hukumnya sudah tidak berada dalam hierarki peraturan Perundang-undangan. TAP MPR masih tetap berlaku (Pasal 7 ayat 4 UU No. 10 Tahun 2004) hanya saja MPR tidak bisa lagi membuat produk berupa TAP MPR sejak diberlakukannya amandemen IV UUD 1945 dan diberlakukannya UU No. 10 Tahun 2004

pertanyaan saya jika saja TAP MPR tidak diberlakukan lagi, bagaimana dengan:
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme?
apakah TAP MPR ini sudah dicabut atau sudah tidak berlaku lagi????

Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Risiko Hukum Mengganggu Mantan Pacar Nikah Bageur 3 3.244 05-10-2015, 05:14 AM
Last Post: lelaaja
  (New) Perkembangan Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia vmica94 17 7.114 21-03-2014, 12:42 AM
Last Post: RizalF
  Apa itu Filsafat Hukum dan Teori Hukum!!!! RizalF 29 29.060 21-03-2014, 12:40 AM
Last Post: RizalF

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)
Forum Bebas Indonesia
Demokrasi & Kebebasan temukan jalannya!
Respecting others will make you happy here
© 2004-2014 by Adimin | Fan Page | Group | Twitter | Google+ | Instagram