Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Syarat Sah Perjanjian
#1
Syarat Sah Perjanjian

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 (empat) syarat komulatif. Keempat syarat untuk sahnya perjanjian tersebut antara lain :
1. Sepakat diantara mereka yang mengikatkan diri. Artinya para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan. Dan kesepakatan itu dianggap tidak ada apabila diberikan karena kekeliruan, kekhilafan, paksaan ataupun penipuan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Arti kata kecakapan yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dinyatakan dewasa oleh hukum, yakni sesuai dengan ketentuan KUHPerdata, mereka yang telah berusia 21 tahun, sudah atau pernah menikah. Cakap juga berarti orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dan orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu : orang-orang yang belum dewasa, menurut Pasal 1330 KUHPerdata jo. Pasal 47 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan, menurut Pasal 1330 jo. Pasal 433 KUPerdata; serta orang-orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu seperti orang yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan.

3. Suatu Hal Tertentu. Artinya, dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.

4. Suatu Sebab Yang Halal. Artinya, suatu perjanjian harus berdasarkan sebab yang halal yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu : • Tidak bertentangan dengan ketertiban umum; • Tidak bertentangan dengan kesusilaan; dan • Tidak bertentangan dengan undang-undang.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, syarat kesatu dan kedua dinamakan syarat subjektif, karena berbicara mengenai subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif, karena berbicara mengenai objek yang diperjanjikan dalam sebuah perjanjian. Dalam perjanjian bilamana syarat-syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Selama tidak dibatalkan, perjanjian tersebut tetap mengikat. Sedangkan, bilamana syarat-syarat objektif yang tidak dipenuhi maka perjanjiannya batal demi hukum. Artinya batal demi hukum bahwa, dari semula dianggap tidak pernah ada perjanjian sehingga tidak ada dasar untuk saling menuntut di pengadilan.
Reply
#2
nice share... Top
nambah pengetahuan nich Thanks
Reply
#3
lalu penulisan surat?
wajib pakai notaris? materai? kertas segel? Smile

ataukah boleh dibuat bahasa sendiri?
Forum Bebas Indonesia - facebook Group
http://www.facebook.com/groups/63263346076/
Reply
#4
untuk Ndan Adimin....

Surat apa Ndan....???

Boleh dibuat bahasa sendiri acuannya adalah Pasal 1338 KUHPerdata

Mengenai Notaris nanti akan saya buat Thread tersendiri khusus Notaris dan Implementasi UU No. 30 Tahun 2004

Terima Kasih Ndan???
Reply
#5
jadi tau ...jd kita nga jd korban penipuan
thx inpo nya Top
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Isi perjanjian yang tidak jelas ricksandco 1 1.372 27-03-2012, 10:09 AM
Last Post: halidd
  alas atau dasar perjanjian ricksandco 3 1.642 03-02-2012, 12:06 AM
Last Post: RizalF
  Syarat sahnya sebuah perjanjian perugiana_fachri 20 11.093 30-01-2012, 03:13 PM
Last Post: RizalF

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)
Forum Bebas Indonesia
Demokrasi & Kebebasan temukan jalannya!
Respecting others will make you happy here
© 2004-2014 by Adimin | Fan Page | Group | Twitter | Google+ | Instagram