Thread Rating:
  • 9 Vote(s) - 3.44 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kebijakan Pemerintah yang menindas Buruh
#1
Buruh Kontrak Bukan (Cuma) Masalah Kemanusiaan

Posted: 27 Mar 2008 09:56 AM CDT
Dwi Siti Karunia


"Kami tidak bisa menghapus sistem kerja kontrak dan outsourcing sebab dalam UU 13/2003 operasional outsourcing sudah diatur. Apabila terjadi penyelewengan kami hanya bisa membuat nota pemeriksaaan untuk ditindaklanjuti. Dan saat ini, sekitar 500 perusahaan yang ada di Karawang sudah kami buat nota pemeriksaannya."

(Imas Wahyuningsih, Radar Karawang, 21 Februari 2008).



KUTIPAN di atas diucapkan Kepala Bidang Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang, menanggapi aksi Gabungan Serikat Pekerja 20 Februari 2008 yang mengajukan 2 tuntutan saling terkait yaitu, dihapuskannya sistem buruh kontrak dan outsourcing serta, menggugat kinerja pengawasan pemerintah yang dirasakan sangat lamban menyelesaikan berbagai permasalahan perburuhan. Aksi serupa juga dilakukan di Bandung, Jakarta, Tangerang dan Bekasi pada hari yang sama.

Jawaban seorang pejabat macam Imas, mestinya membuat kita melihat bahwa permasalahan buruh tidak lepas dari masalah politik. Ini soal politik yang sederhana dan jelas yaitu, menyangkut sikap apa yang dipilih negara ketika mengatasi permasalahan yang menimpa rakyat pekerjanya. Pernyataan Imas memberikan gambaran nyata, bagaimana negara berlindung di balik ketentuan tekstual undang-undang sebagai upaya menghindar dari tanggung jawab menegakkan keadilan.

Tapi, apakah Imas tahu bahwa justru pada pasal 59, perihal buruh kontrak dinyatakan secara tegas, bahwa buruh Kontrak -- dalam istilah UU 13/2003 disebut sebagai PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) hanya dapat dilaksanakan dengan ketentuan: pekerjaan yang sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu paling lama 3 tahun, pekerjaan musiman; atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk dan kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Intinya tidak boleh ada sistem kerja kontrak pada pekerjaan yang bersifat tetap.

Sementara, outsourcing hanya boleh dilakukan dengan persyaratan ketat yaitu, dilakukan terpisah dari kegiatan utama, berupa kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan dan tidak menghambat proses produksi secara langsung.

Kenapa aturan yang sudah sangat jelas dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) tak dapat ditegakkan? Bukankah itu artinya pemerintah sengaja membiarkan pemilik modal melanggar aturan negara (UU)? Kelemahan UU ini adalah tidak diaturnya sanksi buat pelanggaran yang dilakukan pemilik modal.

Buruh Kontrak dan UU

Berdiam diri, menunggu kebaikan negara terlebih kebaikan pemilik modal, merupakan sikap keliru. Apalagi kalau kita periksa, sejarah politik UUK ini adalah bagian paket tiga kebijakan negara pesanan IMF dan lintah darat dunia yang butuh aturan-aturan sosial yang bisa tunduk pada mekanisme pasar. Peran pemerintah dalam UUK dibuat untuk tidak melindungi kaum buruh dan justru, menyerahkan sepenuhnya masalah perburuhan pada mekanisme pasar. Padahal, semangat mekanisme pasar bebas bertujuan menghilangkan jaminan hak atas pekerjaan, melegalisasikan sistem kerja kontrak ilegal dan outsourcing, mengebiri serikat buruh dan melegitimasi kebijakan upah murah. Pun demikian, UUK ini oleh pemilik modal masih dianggap lebih menguntungkan buruh daripada kepentingan modal.

Mengatasi posisi negara semacam itu, kaum buruh harusnya menguatkan dirinya melalui pembentukan alat perjuangan yang benar-benar kuat untuk mengatasi kekuasaan modal. Namun, upaya tersebut tidak mudah mengingat justru kondisi subjektif buruh kontrak membuat mereka menjadi apatis dengan kondisi yang ada dan cenderung bersifat pragmatis. Ini tercermin dari ungkapan yang sangat lazim mereka lontarkan, "...kontrak lebih baik ketimbang nganggur, toh cari kerja juga susah."

Karena kesempatan kerja sangat terbatas, membuat para buruh kontrak rela membayar sejumlah uang kepada yayasan penyalur atau para calo tenaga kerja yang justru, kebanyakan dikuasai oknum-oknum Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) atau elit serikat buruh gadungan.

Kondisi obyektif semacam itu, menghadirkan hambatan tidak mudah dalam mengorganisir buruh kontrak. Masa kerja yang cenderung pendek, dan ancaman PHK terhadap buruh kontrak yang lebih besar, membuat mereka enggan melibatkan diri dalam serikat, atau membuat minatnya untuk berserikat menjadi sangat rendah. Upaya berjuang secara organisasional melalui serikat buruh, masih sering menghadapi ancaman PHK atau tidak diperpanjang kontraknya dengan berbagai alasan.

Minat berserikat yang rendah pada umumnya disebabkan karena mereka berpikir, sebagai buruh kontrak mereka adalah "warga kelas dua" yang tidak berhak mendapatkan hak-hak sebagaimana buruh tetap. Keadaan ini membuatnya cenderung nrimo. Lebih dari itu, tidak sedikit yang merasa kehadiran serikat akan menganggu hubungan "harmonis" kerja.

Sangat pendeknya masa kerja buruh kontrak, adalah tambahan masalah yang tak kalah rumit. Situasi ini menyulitkan untuk mengorganisir mereka menjadi anggota serikat. Kontrak kerja yang hanya setahun bahkan, hanya enam bulan, membuat serikat yang sudah membangun kontak, berdiskusi dan mengagendakan pembentukan serikat dengan buruh kontrak, menjadi buyar karena kontak buruh di dalam pabrik hilang dan harus memulai dari yang baru lagi. Terlebih, kini pemilik modal akan melakukan upaya apapun untuk menghambat buruh kontrak agar tidak berhubungan dengan serikat, mulai dari ancaman mutasi, tidak diperpanjang kontraknya sampai PHK secara sepihak.

Bagaimana Mengorganisir Buruh Kontrak?

Fenomena buruh kontrak menyimpan sebuah potensi kekuatan yang sangat besar apabila dikelola serius dengan alat perjuangan serikat. Seiring perubahan gerak modal dan siasat licik pemodal, pola pengorganisiran buruh kontrak pun harus berubah, sesuai kebutuhan. Mengorganisir buruh kontrak tidak bisa disamakan dengan pengorganisiran buruh tetap.

Untuk menghadapi masa kerja yang pendek, misalnya, pola pengorganisiran yang dilakukan adalah melalui pola pendekatan komunitas buruh kontrak. Metode ini bisa dimulai melalui pemilihan peta wilayah tempat tinggal buruh kontrak. Pola ini dirasakan cukup efektif, karena buruh kontrak yang di PHK atau tidak diperpanjang kontraknya dipastikan berpindah tempat kerja, namun mereka umumnya jarang berpindah tempat tinggal. Enggan beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggal yang baru, merupakan salah satu alasannya.

Upaya lain yang ditempuh untuk membangkitkan kesadaran buruh kontrak, tentang pentingnya serikat adalah melalui kampanye yang masif untuk menyadarkan sebanyak mungkin orang tentang hak buruh kontrak yang dirampas. Sebagai buruh, mereka harusnya memiliki hak yang sama atas kesejahteraan, jaminan kerja dan tentu saja, hak untuk berorganisasi. Buruh kontrak yang rata-rata tidak memiliki interaksi dengan serikat, biasanya buta akan informasi-informasi tentang hak-hak normatifnya sehingga, bila ada kampanye yang luas diharapkan akan muncul kesadaran buntuk bersama-sama melakukan perubahan.

Apa yang dilakukan setelah buruh kontrak memiliki pemahaman dan kesadaran akan hak-haknya? Pada gilirannya harus membangun serikat buruh dengan sebuah kesadaran politik, bahwa tidak ada satu pun hak kaum buruh dan masyarakat tertindas lainnya yang diperoleh dengan cuma-cuma. Semua harus direbut dengan kekuatan sendiri, tidak bergantung pada kebaikan orang lain. Maka, upaya panjang mengorganisir buruh kontrak harus tetap dilakukan dengan sebuah kesadaran bahwa nasib mereka, ditentukan oleh sebuah keputusan politik yang pendulumnya hari ini dikuasasi oleh kekuatan pemilik modal.

bahwa buruh kontrak tidak bisa dilihat cuma sebagai masalah kemanusiaan, menyangkut belas kasihan, dan keprihatinan mendalam. Ada fakta politik tentang kekuatan sistem yang menindas manusia dan mengendalikan negara. Untuk mengubahnya, perlu buruh kontrak yang terorganisir dan berjuang bersama elemen buruh lainnya untuk menghapuskan sistem kerja kontrak dan outsourcing yang sangat menindas ini.***

Dwi Siti Kurnia, adalah anggota Serikat Pekerja PT. Supravisi Rama Optik-Karawang, sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek.
Reply
#2
Saya melihat persoalan ini sudah dipolitisir oleh kelompok tertentu guna kepentingan Partai menghadapi PEMILU 2009, ujung2nya akan muncul Dewa Penyelamat dari Partai yang bersangkutan untuk meraup Simpati kaum pekerja yang memang rentan terhadap issue semacam ini.
Akan lebih jelas kalau seandainya kita melihat persoalan perburuhan dalam konteks Bernegara. Adalah kewajiban Pemerintah sebagai Penyelenggara Negara untuk menciptakan Lapangan Kerja serta memihak pada kaum pekerja yang notabene adalah Rakyatnya sendiri, disisi lain, Pengusaha harus secara sungguh2 memperhatikan serta memberikan hak2 pekerja secara adil dan pada sisi yang lain, Pekerja harus memberikan kemampuan terbaiknya. Pengusaha dan Pekerja merupakan dua sisi mata uang yang sama2 dibutuhkan, tanpa Pekerja maka Pengusaha tidak dapat menjalankan usahanya, begitu pula sebaliknya tanpa Pengusaha maka Pekerja akan kehilangan sumber pencahariannya. Pemerintah juga berkepentingan untuk terus memelihara hubungan antara Pengusaha dan Pekerja dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif yang menciptakan rasa aman bagi Pengusaha dan Pekerja sekaligus.
Jadi menurut saya sepanjang Kewajiban dan Hak masing2 Pengusaha dan Pekerja dijaga secara equal serta difasilitasi oleh Pemerintah tanpa adanya campur tangan kepentingan, maka tidak perlu ada demo2 dengan memobilisir kaum pekerja karena keadaan ini hanya akan mempersulit kaum pekerja, memacetkan roda perekonomian yang pada gilirannya kita semua harus menanggung akibatnya.
Reply
#3
Contoh kasus di atas adalah salah satu hal yang digunakan Pemerintah Indonesia untk menarik investor, sebab bagi investor, yang paling Penting untk memilih daerah mana yg ada dijadikan lahan investasi mereka, adalah buruh yang murah dan penurut serta sumber daya alam yang tersedia.

Yach, kebijakan perburuhan di Indonesia memang lebih ditekankan untuk menarik investor, ketimbang bertujuan untuk perlindungan buruh.Hal inilah yang dipandang oleh pemerintah sebagai pilihan yang paling rasional, dari segala resiko yang harus ditanggung.

Menurut pengalaman pribadi dan sharing dari rekan2 buruh, memang metode "kerja kontrak" sangat merugikan bagi buruh,dan sebaliknya bagi pengusaha.Dimana "Karyawan kontrak" tidak mendapatkan hak-hak yang sebagai mana mestinya seperti karyawan tetap.Dan lebih-lebih lagi ketidak berdayaan mereka menghadapi tekanan hidup yang mengharuskan tuk mencari penghasilan,yang memaksa mereka tuk menerima apa adanya dan tanpa "perlawanan yang berarti"

Semoga saja kita bisa membuka peluang kerja dan membantu rekan2 kita, heemmmm......
kapan Indonesia sejahtera????
Reply
#4
jirep07 Wrote:Menurut pengalaman pribadi dan sharing dari rekan2 buruh, memang metode "kerja kontrak" sangat merugikan bagi buruh,dan sebaliknya bagi pengusaha.Dimana "Karyawan kontrak" tidak mendapatkan hak-hak yang sebagai mana mestinya seperti karyawan tetap.Dan lebih-lebih lagi ketidak berdayaan mereka menghadapi tekanan hidup yang mengharuskan tuk mencari penghasilan,yang memaksa mereka tuk menerima apa adanya dan tanpa "perlawanan yang berarti"
ndan, yang namanya Kontrak adalah Perjanjian dua pihak yang dituangkan dalam tulisan dan itu menjadi Undang2 bagi keduanya. Nah Pekerja semacam kita posisi selalu pasti dibawah, kita datang karena butuh pekerjaan, karena butuh maka apapun yang disodori kita terima, bagi Pengusaha dengan gampang mencari tenaga kerja baru dan membatalkan perjanjian secara sepihak jika perjanjiannya dianggap berpotensi akan merugikan.
Oleh karenanya Pemerintah seharusnya memberikan Payung Hukum yang berpihak pada Pekerja (wong cilik) dan bukan pada Pengusaha (wong licik), jadi saya kira jelas dimana letak persoalannya. Peace
Reply
#5
Iklim usaha yang kondusif hanya dapat tercipta bila "Buruh Hidup Makmur&Sejahtera" dalam arti Jaminan untuk hidup layak,makmur,dan sejahtera bagi buruh serta keluarganya betul2 terjamin oleh Negara.

Dalam praktek kesejahteraan buruh seringkali diabaikan&ditelantarkan, oleh pihak pengusaha dan seringkali pegawai pengawasan tenagakerja (Disnaker) menutup mata pelanggaran terhadap hak2 normatif pekerja oleh pengusaha.

Bila secara prosedural buruh sudah melaporkan pelanggaran2 dan tindak pidana ketengakerjaan ke Disnaker (walaupun tanpa laporan dari buruh, atas nama undang2 pengawasan oleh Disnaker harus berfungsi aktif) seringkali diabaikan dengan alasan demi menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor !!! Sad Sad Sad

Dengan amat terpaksa buruh menempuh jalan demo & mogok, karena segala perundingan bipartit dan mediasi yang telah dilakukan seringkali merugikan kepentingan buruh !!!

Begitu juga melalui Pengadilan PHI yang sudah menjadi rahasia umum sangat merugikan buruh dalam hal waktu dimana putusan PHI molor sampai 3 tahun, biaya
yang beracara di pengadilan (yang katanya gratis) dan biaya lain2.
Hal tersebut bagi buruh sangat memberatkan karena upah buruh jauh dari Kebutuhan Hidup Minimum (KHM).
Apalagi bagi buruh kontrak sangatlah tidak mungkin untuk mencapai kehidupaan yang layak.Pada akhirnya buruh pada umumnya dihadapkan pada suatu pilihan "daripada tidak bekerja" walau upah dibawah UMK dan tanpa jaminan kepastian tetap dapat bekerja. Sad Sad Sad

Sangat disayangkan apabila buruh demo atau mogok untuk mendapatkan hak2nya dijadikan kambinghitam kerugiaan secara ekonomi oleh semua pihak baik oleh Pemerintah, Pengusaha, dan bahkan oleh Anda sendiri.(maka tidak perlu ada demo2 dengan memobilisir kaum pekerja karena keadaan ini hanya akan mempersulit kaum pekerja, memacetkan roda perekonomian yang pada gilirannya kita semua harus menanggung akibatnya.)

Keadaan buruh yang dilematis, memang seringkali dimanfaatkan oleh pihak2 tertentu (yang lebih menyakitkan oleh Pengurus2 Serikat Pekerja/ Serikat Buruh ) yang mencari popularitas dan keuntungan pribadi maupun kelompok.
Hal ini dapat terjadi karena buruh sebagai warga negara belum menyadari hak2nya
baik secara ekonomi, sosial,budaya,dan politik. Dan yang patut diketahui adalah "Bahwa Negara tidak pernah menjamin warga negara untuk hidup makmur dan sejahtera " dan Negara hanya memberikan Buruh MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMPEROLEH PERLINDUNGAN ATAS UPAH YANG TIDAK LAYAK (pasal 89 ayat 2 UU.No 13/2003), padahal UPAH LAYAK merupakan NYAWA BURUH !!!!

Tak ada pilihan lain bagi buruh: "KAMI SATU :BURUH
BILA KAMI,
SATU HATI
KAMI TAHU
PRODUKSI BERHENTI
KARENA KAMI
ADALAH NYAWA YANG MENGERAKANNYA
Reply
#6
SEPENDAPAT

tp "apa langkah kongkrit kita untuk setidaknya mengurangi derita mereka?"

Paling tidak bagi yg berposisi berada di level midle management,janganlah terlalu kau peras keringat sebangsamu sendiri hanya untuk mendapatkan nilai lebih dari atasanmu.Kalau bisa atau harus bisa untuk ikut memperjuangkan hak-hak mereka,karena merekalah kita ada n du2k diposisi tersebut.

Mungkin yang paling mungkin adalah jika kita membuka lapangan kerja sendiri dan menerapkan sistem yang benar dan menguntungkan kedua belah pihak.( semoga,amin)
Reply
#7
sudah saatnya dibangun badan standarisasi sdm dimana apabila buruh bekerja di bawah produktivitas, maka perusahaan berhak memecat. sebaliknya apabila perusahaan membayar lebih rendah dari standar produktivitas, maka perusahaan harus diberi sanksi oleh pemerintah....
itu baru adil boss
Reply
#8
LOWO LANANG Wrote:Buruh Kontrak Bukan (Cuma) Masalah Kemanusiaan

Posted: 27 Mar 2008 09:56 AM CDT
Dwi Siti Karunia


"Kami tidak bisa menghapus sistem kerja kontrak dan outsourcing sebab dalam UU 13/2003 operasional outsourcing sudah diatur. Apabila terjadi penyelewengan kami hanya bisa membuat nota pemeriksaaan untuk ditindaklanjuti. Dan saat ini, sekitar 500 perusahaan yang ada di Karawang sudah kami buat nota pemeriksaannya."

(Imas Wahyuningsih, Radar Karawang, 21 Februari 2008).
bentuk menghindar pertanggung jawaban perusahaan terhadap buruh.
perusahaan tidak mau pusing dengan urusan kesejahteraan buruh
sangat tidak menghargai dan sangat tidak manusiawi.
................itulah gambaran buruh ditengah liberalisasi ekonomi/perdagangan bebas yang menentang arus perjuangan para founding father di negeri ini yang menginginkan rakyatnya sejahtera....terbebeas dari penjajahan secara fisik maupun ekonomi...

seharusnya pemerintah sebagai examinator regulator memahami dasar-dsar pokok ekonomi rakyat yang diamanatkan uud 45......

tinjauan terhadap produk hukum yang dihasilkan pemerintah cq depnaker harus dilakukan...dengan berani dan mendasar....bukan semata-mata berpihak pada kepentingan buruh tetapi menegakan kembali supremasi hukum dengan landasan UUD 45...yang benar demi kepentingan rakyat indonesia
Reply
#9
ndan, kalo gak menindas buruh/rakyat mau NINDAS SIAPA?!! Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
Reply
#10
fenomena buruh di indonesia memang mengenaskan karena ditindas oleh aturan yg mengebiri hak rakyat/buruh yg bikin ya otang indonesia jg, tapi herannya ko` bisa hidup lama/panjang usia gitu loch....
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Pemerintah Memberi Contoh Cara Menyogok !! cowoxmedan 3 1.625 17-03-2015, 06:53 AM
Last Post: maulana667
  benarkah kebijakan kenaikan BBM ??? b46u5 11 4.493 28-06-2013, 09:42 AM
Last Post: sutisna
  Haruskah kezaliman datang dari pemerintah kita sendiri? ulank.alunk 5 1.748 26-01-2012, 02:00 PM
Last Post: yossisurya75

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)
Forum Bebas Indonesia
Demokrasi & Kebebasan temukan jalannya!
Respecting others will make you happy here
© 2004-2014 by Adimin | Fan Page | Group | Twitter | Google+ | Instagram