Thread Rating:
  • 18 Vote(s) - 2.89 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia
#1
Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004.

Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Di tengah masyarakat, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali.

A. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
Sepanjang sejarah Republik Indonesia, telah terjadi 9 kali pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004 (pemilu anggota DPD pertama);

1. Pemilu 1955
Pemilu pertama dilangsungkan pada tahun 1955 dan bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Pemilu ini seringkali disebut dengan Pemilu 1955, dan dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.

Sesuai tujuannya, Pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu:

•Tahap pertama adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu,

• Tahap kedua adalah Pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955.
Lima besar dalam Pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.

2. Pemilu 1971
Pemilu berikutnya diselenggarakan pada tahun 1971, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1971. Pemilu ini adalah Pemilu pertama setelah orde baru, dan diikuti oleh 10 partai politik.

Lima besar dalam Pemilu ini adalah Golongan Karya, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.
Pada tahun 1975, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, diadakanlah fusi (penggabungan) partai-partai politik, menjadi hanya dua partai politik (yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia) dan satu Golongan Karya.

3. Pemilu 1977 – 1997
Pemilu-Pemilu berikutnya dilangsungkan pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu-Pemilu ini diselenggarakan dibawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pemilu-Pemilu ini seringkali disebut dengan "Pemilu Orde Baru". Sesuai peraturan Fusi Partai Politik tahun 1975, Pemilu-Pemilu tersebut hanya diikuti dua partai politik dan satu Golongan Karya. Pemilu-Pemilu tersebut kesemuanya dimenangkan oleh Golongan Karya.

4. Pemilu 1999
Pemilu berikutnya, sekaligus Pemilu pertama setelah runtuhnya orde baru, yaitu Pemilu 1999 dilangsungkan pada tahun 1999 (tepatnya pada tanggal 7 Juni 1999) di bawah pemerintahan Presiden BJ Habibie dan diikuti oleh 48 partai politik.
Lima besar Pemilu 1999 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional.

Walaupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meraih suara terbanyak (dengan perolehan suara sekitar 35 persen), yang diangkat menjadi presiden bukanlah calon dari partai itu, yaitu Megawati Soekarnoputri, melainkan dari Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Abdurrahman Wahid (Pada saat itu, Megawati hanya menjadi calon presiden). Hal ini dimungkinkan untuk terjadi karena Pemilu 1999 hanya bertujuan untuk memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD, sementara pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan oleh anggota MPR.

5. Pemilu 2004
Pada Pemilu 2004, selain memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, rakyat juga dapat memilih anggota DPD, suatu lembaga perwakilan baru yang ditujukan untuk mewakili kepentingan daerah.


B. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) pertama kali diadakan dalam Pemilu 2004.
Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama di mana para peserta dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden pilihan mereka.

Pemenang pilpres 2004 adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Pilpres ini dilangsungkan dalam dua putaran, karena tidak ada pasangan calon yang berhasil mendapatkan suara lebih dari 50%. Putaran kedua digunakan untuk memilih presiden yang diwarnai persaingan antara Yudhoyono dan Megawati yang akhirnya dimenangi oleh pasangan Yudhoyono-Jusuf Kalla.

Pergantian kekuasaan berlangsung mulus dan merupakan sejarah bagi Indonesia yang belum pernah mengalami pergantian kekuasaan tanpa huru-hara. Satu-satunya cacat pada pergantian kekuasaan ini adalah tidak hadirnya Megawati pada upacara pelantikan Yudhoyono sebagai presiden.

C. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) menjadi bagian dari rezim pemilu sejak 2007. Pilkada pertama di Indonesia adalah Pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara pada 1 Juni 2005.

sumber: wikipedia
Reply
#2
Nice post TopTop

Ternyata memang sesuai dengan namanya: PEMILU dari kata dasar PILU.
Sudah 9 Kali, negara ini bertindak sebagai PEMILU.. Pembuat Pilu (hati Rakyatnya).
Mudah-mudahan yang ke 10 menjadi PEMBAHAGIA..
Reply
#3
PILU dan juga MILU (jawa mode : on)
karena selama ini (mungkin) banyak orang yg sekedar MILU (ikut ikutan)
tanpa sadar akan HAK POLITIK-nya
dan yang membuat PILU adalah Elite Parpol justru "menikmati" prilaku MILU rakyat-nya
makanya "pendidikan" politik menjadi sesuatu yang "sekedar basa-basi" sesuatu yang "sekedar gugur kewajiban"
Smile
Reply
#4
MILU wae kadu puguh program jeung jalmana amanah.
Reply
#5
untungnya PEMILU tidak disamakan dengan PELIMU
Reply
#6
Mantap artikel..


Nice artikel
Reply
#7
mantab ndan TopTopTop
semoga pemilu kali ini tertib,aman, murah dan menghasilkan aleg berkualitas
Reply
#8
terimakasih atas infonya ndan
Reply
#9
Poster kampanye Pemilu 1955

[Image: 2i7y329.jpg]

Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo sedang berkampanye untuk PNI (Partai nasionalis Indonesia).

[Image: 2ev91si.jpg]

Mohammad Natsir sedang berkampanye untuk Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), partai terkuat di Sumatera Barat.

[Image: 2aes0ae.jpg]
[Image: 9pyphg.jpg]

Kampanye PSI (Partai Sosialis Indonesia) bersama
mantan Perdana Menteri Sutan Syahrir. Di Bali PSI menjadi partai
terbesar kedua setelah PNI (Partai Nasionalis Indonesia).

[Image: jibzw6.jpg]
[Image: smssqg.jpg]
[Image: 29pw9yv.jpg]

DN Aidit (DN = Dipa Nusantara) sedang berkampanye untuk PKI (Partai Komunis Indonesia).

[Image: 9ktqnn.jpg]
[Image: 206gbdf.jpg]
[Image: wix1ky.jpg]
Ternyata ada Kesamaan Jaman dulu dan sekarang tentang Penggunaan Media pagelaran Seni pada Kampanye...

jika era saat ini banyak Kampanye dengan Goyang Dangdut nan Erotis...

maka pada tahun 1955 ini yg Terjadi

[Image: 2epn329.jpg]

Ternyata
Era Coblos dah dari Jaman Kakek Buyut digunakan untuk memilih pada
pemilu dan baru pemilu tahun ini RI berani bermanuver mengubah metode
memilih dari mencoblos jadi Contreng ...Busyet dah...tuh coblos pakai Paku Cor ya Wow

[Image: 32zj6s5.jpg]

Presiden Soekarno (sebagai presiden saat itu)
juga ikut mengantri di TPS pada Pemilu 1955. Tampak pada gambar Bung
Karno sedang memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara setelah
mencoblos.

[Image: oade15.jpg]

Pemilihan Umum Anggota DPR dan Konstituante Indonesia 1955

[Image: 2magp2.jpg]

Pemilihan Umum Indonesia 1955 adalah pemilihan umum pertama di
Indonesia dan diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan
sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis.

Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan
Konstituante. Jumlah kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260,
sedangkan kursi Konstituante berjumlah 520 (dua kali lipat kursi DPR)
ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah.

Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali
Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada
saat pemungutan suara, kepala pemerintahan kemudian dipegang oleh
Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.

Sesuai tujuannya, Pemilu 1955 ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu :
Tahap pertama adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini
diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, dan diikuti oleh 29
partai politik dan individu. Tahap kedua adalah Pemilu untuk memilih
anggota Konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15
Desember 1955.

Hasil Pemilu 1955
Peserta pemilu 1955 yang berjumlah 29 partai memperoleh kursi masing-masing sebagai berikut :

5 besar dalam Pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia (PNI)
mendapatkan 57 kursi DPR dan 119 kursi Konstituante (22,3 persen),
Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) 57 kursi DPR dan 112 kursi
Konstituante (20,9 persen), Nahdlatul Ulama (NU) 45 kursi DPR dan 91
kursi Konstituante (18,4 persen), Partai Komunis Indonesia (PKI) 39
kursi DPR dan 80 kursi Konstituante (16,4 persen), dan Partai Syarikat
Islam Indonesia (PSII) 8 kursi DPR dan 16 kursi Konstituante (2,89
persen).

Partai-partai lainnya, mendapat kursi DPR di bawah 10. Yaitu
PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia) 8 kursi, Parkindo (Partai
Kristen Indonesia) 8 kursi, Partai Katolik 6 kursi, Partai Sosialis
Indonesia (PSI) 5 kursi. Dua partai mendapat 4 kursi (IPKI / Ikatan
Pendukung Kemerdekaan Indonesia dan Perti / Pergerakan Tarbiyah
Islamiyah). 6 partai mendapat 2 kursi (PRN / Partai Rakyat Nasional,
Partai Buruh, GPPS / Gerakan Pembela Panca Sila, PRI / Partai Rakyat
Indonesia, PPPRI / Persatuan Pegawai Polisi RI, dan Murba). Sisanya, 12
partai, mendapat 1 kursi (Baperki, PIR (Persatuan Indonesia Raya)
Wongsonegoro, PIR (Persatuan Indonesia Raya) Hazairin, Grinda, Permai
(Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia), Partai Persatuan Dayak, PPTI
(Partai Politik Tarikat Islam), AKUI, PRD (Persatuan Rakyat Desa), PRIM
(Partai Republik Indonesis Merdeka), ACOMA (Angkatan Comunis Muda) dan
R. Soedjono Prawirisoedarso.

DEKRIT PRESIDEN
Presiden Soekarno sedang mengumumkan “Dekrit Presiden” di Istana Merdeka Jakarta, tanggal 5 Juli 1959.

[Image: 2eur15j.jpg]

Pemilu
1955 tidak dilanjutkan sesuai jadwal pada lima tahun berikutnya, 1960.
Hal ini dikarenakan pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno
mengeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan Konstituante dan
pernyataan kembali ke UUD 1945.

Kemudian pada tanggal 4 Juni 1960, Soekarno membubarkan DPR hasil
Pemilu 1955, setelah sebelumnya dewan legislatif itu menolak RAPBN yang
diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak melalui Dekrit 5
Juli 1959 membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS)
yang semua anggotanya diangkat presiden.


Reply
#10
Bang Cecep tengkyu picnya...
bagus banget
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Inilah Sejarah Pemilu Era Orde Baru (1966-1998) Bageur 0 1.028 11-06-2014, 07:29 AM
Last Post: Bageur
  Inilah Sejarah Pemilu Era Orde Lama (1945-1965) Bageur 0 1.171 11-06-2014, 07:25 AM
Last Post: Bageur
  Yang mau tau secara detaill sejarah reformasi ANVHIL 0 1.540 05-05-2010, 10:35 PM
Last Post: ANVHIL

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)
Forum Bebas Indonesia
Demokrasi & Kebebasan temukan jalannya!
Respecting others will make you happy here
© 2004-2014 by Adimin | Fan Page | Group | Twitter | Google+ | Instagram